ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT CABUT DUA REKOMENDASI ADAT, PENATAAN TANAH WARIS KUTAI JADI SOROTAN


SURAT KUASA DI CABUT
KESULTANAN ING MARTADIPURA

ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT CABUT DUA REKOMENDASI ADAT, PENATAAN TANAH WARIS KUTAI JADI SOROTAN[

KALIMANTAN TIMUR, SENIN, 16 NOVEMBER 2026 – Persoalan tanah yang dikaitkan dengan warisan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura kembali menjadi perhatian. Adji Pangeran Hario Adiningrat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris sekaligus Kuasa Ahli Waris Sultan Adji Mohammad Parikesit, mengambil langkah dengan menerbitkan dua surat pencabutan rekomendasi adat terkait pemanfaatan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan.

Pencabutan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan, pendataan, dan evaluasi terhadap berbagai rekomendasi yang sebelumnya diterbitkan atas nama Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan, surat pencabutan pertama diterbitkan pada 14 Oktober 2026 dengan Nomor 86/SEK-MK/KKKN/X/2026. Surat tersebut menyatakan pencabutan Rekomendasi Adat Nomor 28/SEK-KAW/KKKN/VIII/2026.

Rekomendasi sebelumnya diterbitkan atas nama Franciskus Himang Nanang dan Tiur Novita Silalahi dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Dayak Nusantara Bersatu, berkaitan dengan wilayah Desa Loa Duri Ilir dan Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu pertimbangan pencabutan adalah lokasi yang direkomendasikan disebut berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan hutan. Kondisi tersebut dinilai memerlukan kehati-hatian agar penerbitan rekomendasi tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.

PENCABUTAN KEDUA MENYASAR KAWASAN KARIANGAU BALIKPAPAN

Langkah serupa kembali dilakukan melalui surat tertanggal 9 November 2026 dengan Nomor 90/SEK-MK/KKKN/XI/2026.

Dalam surat tersebut, pihak ahli waris menyatakan mencabut Rekomendasi Adat Nomor 19/SEK-KAW/KKKN/VIII/2026 tertanggal 28 Juni 2026 atas nama Saukani Bayau dari Kelompok Tani Kutai Selatan.

Rekomendasi itu berkaitan dengan tanah garapan atau izin pemakaian lahan di kawasan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

Pencabutan kedua disebut berdasarkan laporan tim lapangan ahli waris, laporan masyarakat, serta hasil keputusan penerus waris Adji Mohammad Parikesit.

Pihak ahli waris juga menyampaikan rencana penataan ulang terhadap rekomendasi tanah garapan maupun izin pemakaian lahan yang sebelumnya diterbitkan.

PENATAAN TANAH WARIS DIARAHKAN KE SELURUH KALIMANTAN TIMUR

Tidak berhenti pada pencabutan dua rekomendasi, pihak Kuasa Ahli Waris menyampaikan bahwa proses penataan dan pendataan akan diperluas terhadap wilayah-wilayah yang dikaitkan dengan tanah waris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, sepanjang memiliki dasar klaim dan dokumen yang dapat diverifikasi.

Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian meliputi Bukit Soeharto, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kilometer 13 Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga wilayah Kalimantan Timur secara lebih luas.

Pihak Kuasa Ahli Waris mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, penguasaan, maupun pemanfaatan tanah yang diklaim sebagai tanah waris kerajaan.

Masyarakat diminta memastikan kejelasan legalitas, riwayat penguasaan, serta dokumen pendukung sebelum melakukan transaksi agar tidak terjebak dalam persoalan klaim sepihak maupun sengketa lahan.

SELURUH URUSAN TANAH DIKOORDINASIKAN MELALUI SATU PINTU

Untuk menciptakan tertib administrasi dan menghindari perbedaan informasi, pihak ahli waris menyampaikan bahwa seluruh urusan yang berkaitan dengan tanah waris, hibah, maupun pengakuan atas tanah yang diklaim sebagai peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara akan dikoordinasikan melalui satu pintu.

Koordinasi tersebut diarahkan kepada Pimpinan Laskar Kebangkitan Kutai (LKK) Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) beserta jajaran pengurus.

Mekanisme satu pintu ini dimaksudkan agar setiap proses administrasi, komunikasi, penerbitan rekomendasi, maupun pembahasan mengenai tanah waris dapat berjalan secara terkoordinasi.

Pihak Kuasa Ahli Waris juga mengingatkan para penjual maupun calon pembeli agar terlebih dahulu memastikan pihak yang memiliki hak, keabsahan dokumen, serta kejelasan koordinasi sebelum melakukan transaksi.

LKK DILIBATKAN DALAM PENDATAAN DAN PENGAWALAN

Dalam upaya mendukung penataan tersebut, Laskar Kebangkitan Kutai (LKK) disebut akan turut dilibatkan dalam proses pendataan, pengawasan, dan pengawalan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan tanah yang diklaim sebagai tanah waris Kesultanan Kutai Kartanegara.

Keterlibatan organisasi tersebut diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat, terutama calon pembeli, agar melakukan pemeriksaan dan koordinasi sebelum mengambil keputusan terkait transaksi tanah.

Pihak ahli waris berharap langkah ini dapat meminimalkan potensi kerugian masyarakat akibat ketidakjelasan dokumen, perbedaan klaim, maupun transaksi yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak terkait.

Meski demikian, seluruh proses pendataan dan pengawalan tetap harus menghormati ketentuan perundang-undangan, kewenangan instansi pertanahan, serta hak-hak pihak lain yang dapat dibuktikan secara sah.

CEGAH SENGKETA, LEGALITAS TANAH JADI PERHATIAN

Pihak Kuasa Ahli Waris menegaskan bahwa tujuan utama penataan tersebut adalah menciptakan kejelasan administrasi, menghindari klaim yang saling bertentangan, serta mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.

Pencabutan dua rekomendasi adat tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap berbagai dokumen dan aktivitas pemanfaatan lahan yang dikaitkan dengan tanah waris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kehati-hatian sebelum melakukan transaksi tanah, khususnya terhadap lahan yang masih memiliki persoalan riwayat penguasaan atau klaim kepemilikan.

Perlu ditegaskan, rekomendasi adat maupun surat pernyataan ahli waris tidak serta-merta menjadi bukti hak atas tanah yang diakui negara. Setiap klaim tetap harus diuji berdasarkan dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan, ketentuan pertanahan, dan mekanisme hukum yang berlaku.

MEDIA TRIBUNPOST.CO akan terus mengikuti perkembangan persoalan penataan tanah yang dikaitkan dengan warisan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ini serta membuka ruang klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Pemberitaan ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat agar lebih cermat, tidak terburu-buru melakukan transaksi, dan selalu mengutamakan pemeriksaan legalitas sebelum mengambil keputusan terkait tanah.

@Rustam Afandi YHS
MEDIA BHAYANGKARA NASIONAL
Independen, Aktual, dan Terpercaya.

Berita Terkait

Top