TEGAKKAN KODE ETIK TANPA PANDANG BULU, POLRI GELAR SIDANG KKEP TERHADAP ANGGOTA EHS


POLRI SIDANG KODE ETIK[/captiocaptio

TEGAKKAN KODE ETIK TANPA PANDANG BULU, POLRI GELAR SIDANG KKEP TERHADAP ANGGOTA EHS

JAKARTA – MEBHAR, Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan institusi kepolisian. Kali ini, Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap seorang anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026).

Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut berlangsung di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas institusi.

“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara Wakil Ketua Komisi dijabat Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.

Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.

Dalam persidangan tersebut, EHS menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan, baik ketika menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Trunoyudo menegaskan bahwa proses penegakan kode etik di lingkungan Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law.

Menurutnya, setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun posisi dalam institusi.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian. Seluruh tahapan persidangan dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

Untuk menjamin proses persidangan berjalan sesuai ketentuan, turut dihadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut.

Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal guna memantau jalannya persidangan.

Hingga keterangan resmi disampaikan, proses Sidang KKEP terhadap EHS masih berlangsung. Polri memastikan perkembangan dan hasil akhir persidangan akan disampaikan kepada publik setelah seluruh rangkaian proses selesai dilaksanakan.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.

Pelaksanaan sidang ini menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat pengawasan internal sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui penegakan kode etik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Prinsip penegakan kode etik tanpa pandang bulu menjadi pesan penting bahwa setiap anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai aturan yang berlaku.

@Rustam Afandi YHS
MEDIA BHAYANGKARA NASIONAL
Independen, Aktual, dan Terpercaya.

Berita Terkait

Top